The 2-Minute Rule for Agus Joko Pramono Wikipedia
The 2-Minute Rule for Agus Joko Pramono Wikipedia
Blog Article
Pengawasan BPK terhadap kinerja BUMN dan penggunaan dana desa menunjukkan komitmennya dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara.
Dengan adanya transparansi anggaran, masyarakat dapat memperoleh informasi yang jelas mengenai penggunaan dana negara, termasuk di BUMN. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja BUMN dan mendorong tata kelola perusahaan yang lebih baik. Akuntabilitas:BPK memeriksa apakah BUMN telah bertanggung jawab atas kinerja dan pengelolaan usahanya.
Untuk memahami lebih lanjut mengenai bagaimana BPK memastikan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara secara keseluruhan, Anda dapat membaca artikel Bagaimana BPK memastikan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
The next content articles are merged in Scholar. Their mixed citations are counted only for the first write-up.
Sebagai contoh, pada tahun 2020, BPK menemukan adanya penyimpangan dalam pengelolaan dana pada salah satu BUMN. Temuan ini kemudian disampaikan kepada BUMN dan publik, sehingga mendorong perusahaan untuk memperbaiki tata kelola dan meningkatkan transparansi.
“Hilangnya oposisi menjadi pertanda bahwa website rezim Prabowo akan berjalan tanpa ada mekanisme Look at and balances. Itu berbahaya,” ujarnya.
Tina Toon menambahkan banyak kalangan gen z yang menyampaikan soal kesetaraan perempuan di bidang politik. Termasuk pentingnya perempuan di legislatif. Yang mana menurutnya ini memperlihatkan kalau muncul kesadaran itu.
Jokowi akan menyerahkan daftar nama tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk uji kepatutan dan kelayakan, sebelum memilih lima orang sebagai pimpinan baru KPK. Berikut adalah profil singkat ten capim KPK yang lolos seleksi.
Agus menjadi pengganti antar waktu anggota BPK lain Taufiequrahman Ruki, yang sudah memasuki masa pensiun pada 18 mei lalu. Agus akan menjalani tugasnya sebagai anggota BPK hingga 2014 mendatang.
tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
Sebanyak ten daftar nama capim KPK telah masuk ke meja Presiden Jokowi. Selanjutnya nama-nama tersebut akan menjalani fit and proper tes di DPR, nantinya akan ada 5 nama yang dipilih.
Strategi membangun koalisi itu, menurut Mietzner, berkaitan erat dengan hak prerogatif presiden untuk membentuk kabinet dan menunjuk menteri.
Audit BPK terhadap BUMN juga mendorong peningkatan akuntabilitas. BUMN menjadi lebih bertanggung jawab atas penggunaan dana publik dan kinerja perusahaan.